Kameranusantara – Komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi kembali mendapat dukungan melalui dorongan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana lebih memberikan manfaat nyata dibanding sekadar menjatuhkan hukuman yang tidak mengembalikan aset negara.
Menurut Sahroni, negara harus memastikan seluruh aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara melalui mekanisme hukum yang jelas. Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.
Langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset negara diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan keuangan negara untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Pemerintah bersama DPR terus memperkuat regulasi antikorupsi melalui pendekatan yang berorientasi pada penegakan hukum sekaligus penyelamatan aset negara. Sinergi tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta memperkuat iklim investasi yang sehat.
Dengan regulasi yang semakin kuat, Indonesia optimistis mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi sekaligus memastikan setiap kerugian negara dapat dipulihkan demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!