JAKARTA , suarabersama.com – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh layanan publik yang memungkinkan segera bertransformasi ke sistem digital agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026). Menurut Prabowo, pemanfaatan teknologi harus mampu memangkas birokrasi sehingga masyarakat tidak lagi direpotkan dengan proses administrasi yang berbelit.
Presiden menegaskan pelayanan pemerintah harus semakin dekat dengan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan sistem yang terintegrasi, warga tidak perlu lagi mengantre lama atau berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai layanan.
Prabowo juga menekankan bahwa penyediaan pelayanan publik yang berkualitas merupakan tanggung jawab negara. Salah satu langkah yang telah ditempuh pemerintah adalah pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan layanan dari kementerian, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta dalam satu lokasi.
Saat ini, Mal Pelayanan Publik telah beroperasi di 313 dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia atau sekitar 62 persen wilayah administrasi. Dalam satu lokasi, masyarakat dapat mengakses hingga 150 jenis layanan.
Presiden meminta pengembangan MPP tidak hanya berfokus pada layanan fisik, tetapi juga diiringi digitalisasi yang terintegrasi agar akses pelayanan semakin luas dan birokrasi menjadi lebih sederhana.
Ia juga menyoroti masih banyaknya aplikasi layanan pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, integrasi sistem menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak harus berulang kali mengisi data yang sama saat mengakses layanan dari instansi berbeda.
Usai sidang kabinet, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah terus mempercepat transformasi digital sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Rini, digitalisasi tidak dimaksudkan menggantikan pelayanan publik, melainkan menghubungkan seluruh kanal layanan dalam satu ekosistem yang terintegrasi sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses.
Pemerintah, kata dia, menargetkan transformasi tersebut mampu menghadirkan pengalaman layanan yang terpadu bagi masyarakat sepanjang siklus kehidupan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan publik. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!