Jakarta, kameranusantara.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur yang stabil dan tidak mengarah pada krisis. Meski tantangan global masih membayangi, pemerintah optimistis fundamental ekonomi nasional tetap kuat.
Menurut Purbaya, pemerintah terus menjaga stabilitas melalui kebijakan fiskal yang pruden, penguatan sektor riil, serta optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan inflasi masih terkendali, sementara pelemahan nilai tukar rupiah lebih dipengaruhi sentimen pasar global dibandingkan melemahnya fundamental ekonomi Indonesia. Pemerintah bersama otoritas terkait juga terus memperkuat koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.
Di sisi fiskal, Purbaya memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat. Defisit anggaran diproyeksikan tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan rasio utang pemerintah sekitar 40 persen dari PDB atau masih berada pada level yang dinilai aman.
Terkait program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, pemerintah disebut terus melakukan evaluasi agar pelaksanaannya lebih efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Menurutnya, setiap program baru membutuhkan penyempurnaan sehingga pengawasan akan terus diperkuat.
"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan. Yang terpenting adalah segera melakukan perbaikan dan memperkuat pengawasan," ujar Purbaya.
Ia juga menegaskan setiap kebijakan strategis pemerintah selalu dikaji dari sisi risiko fiskal dan dampak anggaran sebelum diputuskan Presiden, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, serta kemampuan keuangan negara.
Selain itu, Kementerian Keuangan terus memperkuat reformasi birokrasi, termasuk memperketat pengawasan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Purbaya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya. "Yang terpenting adalah mengendalikan risiko, menindak pelanggaran, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegasnya. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!