JAKARTA, kameranusantara.id – Reformasi subsidi energi dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempercepat transisi menuju penggunaan energi yang lebih bersih. Pembenahan sistem subsidi juga dianggap penting agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran serta mampu memperkuat ketahanan energi nasional.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Urgensi Reformasi Subsidi Energi Demi Stabilitas Fiskal dan Percepatan Transisi Energi" di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Selasa (21/7).
Wakil Ketua MPR RI Edy Suparno mengatakan reformasi subsidi energi tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, pembenahan perlu dilakukan melalui skema right sizing dan right targeting agar subsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang berhak.
Ia menilai besarnya selisih antara harga jual dan harga keekonomian Biosolar, Pertalite, serta LPG 3 kilogram membuat beban subsidi negara terus meningkat. Karena itu, mekanisme subsidi perlu diubah dari berbasis komoditas menjadi bantuan langsung kepada penerima manfaat dengan dukungan data yang lebih akurat.
"Reformasi subsidi bukan untuk mengurangi perlindungan kepada masyarakat, melainkan memastikan bantuan diberikan secara lebih adil dan efisien," ujar Edy.
Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan LPG juga membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap gejolak geopolitik global. Oleh sebab itu, percepatan pengembangan energi terbarukan dinilai penting tidak hanya untuk menekan emisi karbon, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Edy menyebut peningkatan bauran energi baru dan terbarukan berpotensi menarik investasi, memperkuat daya saing ekspor, menciptakan industri hijau, serta membuka lapangan kerja baru. Ia juga mendorong pengembangan elektrifikasi transportasi, kompor induksi, bioenergi, hingga pemanfaatan energi nuklir sebagai bagian dari agenda transisi energi jangka panjang.
Sementara itu, Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andri Satrio Nugroho, menilai belanja subsidi energi selama ini tumbuh lebih cepat dibandingkan anggaran sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Menurut Andri, apabila pemerintah melakukan reformasi subsidi, masyarakat harus memperoleh penjelasan yang transparan mengenai tujuan pengalihan anggaran serta manfaat yang akan diterima. Ia menegaskan kelompok berpenghasilan rendah tetap harus menjadi prioritas perlindungan dalam setiap kebijakan.
Pandangan serupa disampaikan Senior Policy Advisor International Institute for Sustainable Development (IISD), Anissa Suharsono. Ia menegaskan reformasi subsidi energi bukan berarti mencabut bantuan masyarakat, melainkan membenahi keseluruhan sistem agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Anissa menilai reformasi ideal harus diawali dengan pembaruan data penerima manfaat, penyusunan mekanisme kompensasi, komunikasi publik yang terbuka, hingga penyediaan saluran pengaduan setelah kebijakan diterapkan.
Di sisi lain, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Teguh Yudo Wicaksono, menyebut reformasi subsidi energi merupakan pekerjaan rumah yang selama ini terus tertunda.
Menurutnya, tingginya ketergantungan terhadap energi fosil membuat Indonesia semakin rentan terhadap gejolak harga energi dunia. Karena itu, transisi energi harus dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa isu energi tidak lagi semata-mata persoalan ekonomi, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan dan ketahanan nasional di masa depan. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!