Kameranusantara.id - Komisi Yudisial (KY) terus memperkuat perlindungan terhadap hakim sebagai bagian dari upaya menjaga independensi kekuasaan kehakiman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Selain menjalankan fungsi pengawasan eksternal, KY juga mengembangkan berbagai langkah advokasi agar hakim dapat menjalankan tugas secara profesional, mandiri, dan bebas dari segala bentuk tekanan maupun intervensi.
Anggota Komisi Yudisial F. Willem Saija menegaskan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap hakim harus berjalan secara seimbang guna menjaga kehormatan, integritas, serta keluhuran martabat lembaga peradilan.
"Advokasi hakim merupakan penerjemahan dari amanat undang-undang untuk mengambil langkah hukum terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH)," ujar Willem.
Ia menjelaskan bahwa advokasi yang dilakukan KY mencakup langkah responsif maupun preventif. Pada aspek responsif, KY melakukan mediasi, rekonsiliasi, hingga berkoordinasi dengan aparat kepolisian apabila terdapat ancaman atau gangguan terhadap hakim, termasuk saat terjadi aksi demonstrasi yang berpotensi mengganggu jalannya persidangan.
Sementara itu, langkah preventif dilakukan melalui penyelenggaraan diskusi publik, edukasi, dan program Klinik Etik bersama perguruan tinggi. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai etika peradilan sekaligus memperkuat budaya penghormatan terhadap independensi hakim sebagai salah satu pilar negara hukum.
Selain aspek advokasi, Willem juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem keamanan di lingkungan pengadilan. Menurutnya, fasilitas keamanan di sejumlah gedung pengadilan masih perlu diperkuat agar mampu memberikan perlindungan optimal bagi hakim, aparatur peradilan, maupun masyarakat yang mencari keadilan.
"Kalau kita bandingkan dengan luar negeri, ketika masuk ke gedung pengadilan ada alat detektor yang mendeteksi setiap orang yang masuk. Kalau di pengadilan kita dulu memang ada, tapi sekarang ini sudah tidak ada," katanya.
Sebagai bagian dari upaya penguatan sistem peradilan, Komisi Yudisial telah menyusun kajian mengenai peningkatan standar keamanan pengadilan. Kajian tersebut telah disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan guna menciptakan lingkungan peradilan yang lebih aman, profesional, dan kondusif.
Melalui penguatan advokasi hakim, peningkatan sistem keamanan, serta penguatan etika peradilan, Komisi Yudisial berharap independensi hakim semakin terjaga sehingga proses penegakan hukum dapat berlangsung secara adil, objektif, dan bebas dari tekanan. Upaya tersebut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum di Indonesia. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!