Kameranusantara.id - Upaya mencegah berkembangnya paham radikalisme di lingkungan pesantren yang sebelumnya memiliki keterkaitan dengan eks Jamaah Islamiyah (JI) terus dilakukan melalui pendekatan pembinaan yang komprehensif. Selain penguatan wawasan kebangsaan, pemerintah juga mendorong kemandirian santri serta pengembangan ekosistem pesantren.
Langkah tersebut dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melalui kegiatan pembinaan di Pondok Pesantren Al Muttaqin Jepara pada 10-17 Agustus 2026.
Kepala BNPT Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari deklarasi pembubaran JI. Pondok Pesantren Al Muttaqin menjadi salah satu lokasi pembinaan karena sebelumnya memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut.
“Ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi eks JI. Kenapa di pesantren ini? Karena pesantren ini dulu terafiliasi dengan JI,” kata Eddy usai menghadiri seminar dan peningkatan kemampuan santri Al Muttaqin Jepara, Rabu (12/8/2026).
Menurut Eddy, deklarasi pembubaran JI perlu diikuti perubahan nyata dalam kehidupan pesantren. Perubahan tersebut mencakup aspek pendidikan, pola pikir, wawasan kebangsaan, hingga kemampuan santri untuk membangun kemandirian ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, BNPT menggandeng Densus 88, pemerintah daerah, kementerian, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat untuk memperkuat proses pembinaan.
“Kami berkolaborasi memberikan keterampilan kepada santri pondok ini. Harapannya ke depan membuat sistem ekonomi di pesantren ini, sehingga santri punya bekal,” ujarnya.
Penguatan ekonomi dinilai penting untuk menciptakan pesantren yang lebih mandiri. Dengan keterampilan yang memadai, para santri diharapkan memiliki bekal untuk melanjutkan kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan.
Selain mendorong kemandirian, BNPT juga berupaya memastikan lingkungan pesantren terbebas dari intoleransi, ekstremisme berbasis kekerasan, dan terorisme.
“Harapannya pondok pesantren ini terhindar dari paham intoleransi, terorisme, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” jelasnya.
Eddy menambahkan bahwa tantangan pencegahan ekstremisme terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital. Penyebaran propaganda dan upaya perekrutan dapat dilakukan melalui media sosial maupun permainan daring (online), sehingga upaya pencegahan perlu menyesuaikan dengan perkembangan tersebut.
Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan Pondok Pesantren Al Muttaqin, terutama dalam pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan keterampilan para santri.
“Terkait sarana prasarana yang dibutuhkan, segera diajukan. Kita siap mendukung supaya lebih baik lagi,” terang bupati.
Witiarso menilai masih terdapat sejumlah fasilitas pesantren yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Pemerintah daerah siap menyinergikan dukungan tersebut dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
“Tadi saya lihat belum ada yang dicat atau perlu ruangan. Selain sarana prasarana, kebutuhan pelatihan juga bisa kita dukung. Bisa kita sinergikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembinaan pesantren yang sebelumnya memiliki keterkaitan dengan eks JI. Menurutnya, upaya mencegah radikalisme membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
“Kami bangga diperhatikan pemerintah pusat untuk mencegah radikalisme di Jepara,” ujarnya. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!