BNPT Sebut Ormas Keagamaan sebagai Mitra Pemerintah Melawan Radikalisme

JAKARTA,kameranusantara.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan pentingnya keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Pemerintah dinilai tidak dapat bekerja sendiri menghadapi ancaman tersebut sehingga diperlukan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan ormas keagamaan memiliki posisi strategis karena dekat dengan masyarakat dan berperan besar dalam membangun kesadaran serta ketahanan sosial.

"Penanggulangan terorisme membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi keagamaan yang memiliki kedekatan dengan masyarakat," ujar Eddy, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, strategi BNPT dalam mencegah terorisme bertumpu pada tiga pilar utama, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Semakin luas sinergi yang dibangun, semakin kuat pula daya tahan masyarakat terhadap penyebaran ideologi kekerasan dan propaganda ekstremisme.

BNPT, lanjut Eddy, terus memperluas kerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan, termasuk Mathla'ul Anwar. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan edukasi, literasi, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan hingga ke tingkat masyarakat.

Kerja sama itu sebelumnya dibahas dalam pertemuan BNPT dengan Pengurus Besar Mathla'ul Anwar di Bogor pada 21 Juli 2026. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan radikalisme melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, KH Jazuli Juwaini, menyatakan organisasinya siap mendukung langkah pemerintah dalam menangkal terorisme. Menurutnya, menjaga Indonesia dari ancaman radikalisme merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Sebagai tindak lanjut, Mathla'ul Anwar berkomitmen mendukung pelaksanaan Program Desa Siapsiaga BNPT, khususnya di Provinsi Banten. Program tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi, meningkatkan literasi masyarakat terhadap bahaya radikalisme, serta memperkuat ketahanan publik agar tidak mudah terpengaruh paham ekstremisme berbasis kekerasan. (kls)