DPR Soroti Beban Anggaran Kapal Induk , Kemenhan Tegaskan Hanya Biayai Penyesuaian Operasional

KAMERANUSANTARA - Rencana Indonesia menerima kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah anggota DPR menyoroti potensi beban anggaran yang harus ditanggung negara. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memastikan kapal tersebut diperoleh melalui skema hibah sehingga pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk pembelian aset.

Anggota Komisi I DPR menilai pemerintah perlu melakukan kajian secara menyeluruh terhadap biaya operasional dan pemeliharaan kapal induk tersebut. Menurutnya, meski diperoleh secara hibah, pengoperasian kapal perang berukuran besar membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mulai dari modernisasi sistem, pemeliharaan, hingga penyediaan logistik dan pelatihan personel.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa Indonesia hanya mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan retrofit atau penyesuaian teknologi agar kapal sesuai dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut. Pemerintah menegaskan tidak ada biaya pembelian karena kapal diberikan sebagai hibah dari Pemerintah Italia.

Kemenhan juga menyampaikan bahwa proses administrasi dan negosiasi dengan pihak Italia masih berjalan. Setelah seluruh tahapan selesai, kapal akan menjalani modifikasi di dalam negeri agar mampu mendukung berbagai kebutuhan operasi, termasuk operasi militer selain perang seperti bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Pemerintah berharap pengadaan kapal induk tersebut dapat memperkuat kemampuan pertahanan maritim Indonesia sekaligus meningkatkan kesiapan TNI AL dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di kawasan.