JAKARTA – Memasuki usia ke-60, ASEAN dinilai menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan kawasan, terutama di tengah sengketa Laut China Selatan yang semakin dipengaruhi kepentingan negara-negara di luar kawasan.
Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) di Jakarta.
CEO ISDS, Dwi Sasongko, mengatakan persaingan kekuatan besar membuat prinsip ASEAN Centrality atau sentralitas ASEAN semakin diuji. Menurutnya, ASEAN harus tetap menjadi aktor utama dalam menjaga stabilitas dan mengelola keamanan kawasan.
"Sengketa Laut China Selatan harus diselesaikan melalui dialog yang berkelanjutan dan berbasis konsensus, bukan pendekatan militer maupun konfrontasi," ujarnya.
ISDS juga menilai mekanisme pencegahan konflik perlu diperkuat untuk menghindari bentrokan yang dapat mengganggu perdagangan global, merugikan ekonomi kawasan, serta memicu perlombaan senjata di Asia Tenggara.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menegaskan ASEAN harus mempertahankan perannya sebagai motor utama penyelesaian sengketa Laut China Selatan, sekaligus mempercepat penyelesaian Code of Conduct (CoC) bersama China.
Menurutnya, proses perundingan CoC menjadi semakin rumit karena adanya kepentingan negara-negara di luar kawasan yang masuk melalui sejumlah negara anggota ASEAN.
"Selain kepentingan negara ASEAN dan China, ada juga kepentingan pihak luar yang ikut memengaruhi pembahasan sehingga negosiasi menjadi lebih kompleks," kata Hikmahanto.
Ia menambahkan, salah satu kepentingan utama negara-negara eksternal adalah menjaga kebebasan pelayaran di Laut China Selatan yang menjadi jalur perdagangan internasional strategis.
Karena itu, Hikmahanto berharap seluruh pihak menghormati komitmen ASEAN yang mengedepankan penyelesaian sengketa melalui diplomasi dan dialog damai, bukan penggunaan kekuatan.
Sementara itu, Guru Besar Beijing Institute of Technology (BIT) School of Law, Antony Carty, mengkritisi putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016 mengenai Laut China Selatan. Menurutnya, putusan tersebut mengandung kelemahan karena tidak didasarkan pada kajian ilmiah dan praktik internasional yang memadai terkait hak maritim pulau-pulau di kawasan.
Ia berpendapat penyelesaian sengketa seharusnya dilakukan melalui negosiasi langsung antarnegara yang berkepentingan, termasuk China, Vietnam, dan Filipina, untuk mencapai batas maritim yang disepakati bersama.
Melalui forum tersebut, ISDS mendorong ASEAN tetap konsisten menjaga sentralitasnya, memperkuat diplomasi kawasan, serta mencegah kepentingan geopolitik eksternal menghambat upaya penyelesaian damai sengketa Laut China Selatan. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!