CIANJUR, kameranusantara.id – Ketua Komisi Informasi (KI) Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial serta menolak penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik di ruang digital.
Pesan itu disampaikan Husni saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Literasi Digital dan Anti Hoaks bertajuk "Ngabedakeun Kaler Jeung Kidul" yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat di Gedung PGRI Cilaku, Kabupaten Cianjur.
Mengusung tema "SARA, Ujaran Kebencian, dan Manajemen Konflik Sosial di Ruang Digital", kegiatan tersebut diikuti warga, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai elemen masyarakat.
Dalam paparannya, Husni menekankan pentingnya membangun budaya literasi digital agar masyarakat mampu menyaring informasi sebelum membagikannya.
"Jangan asal berkomentar dan jangan asal membagikan informasi. Setiap unggahan di media sosial memiliki dampak, baik secara sosial maupun hukum," ujarnya.
Ia mengingatkan agar ruang digital tidak dijadikan sarana penyebaran provokasi maupun isu-isu bernuansa SARA yang dapat memecah belah masyarakat.
Menurut Husni, literasi digital harus menjadi budaya yang terus dibangun, bukan sekadar kegiatan seremonial. Masyarakat dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif.
Selain itu, Husni menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Namun, hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun mengandung unsur kebencian.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Atwar Bajari, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat Rafani Akhtar, serta Ketua Bakti untuk Masyarakat Indonesia (BUMI) Joko Ardi Ambawang Syafi'i.
Seluruh narasumber sepakat bahwa penguatan literasi digital menjadi langkah penting untuk mencegah konflik sosial berbasis SARA. Edukasi, dialog, dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan kondusif.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin cerdas bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi hoaks, serta mampu menjadi agen perdamaian dalam menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi digital.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!