Kameranusantara.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan kondisi perekonomian daerah masih menunjukkan tren positif meskipun terdapat sekitar 4.400 pekerja yang berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah memastikan berbagai langkah mitigasi telah dipersiapkan untuk meminimalkan dampak terhadap tenaga kerja.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa sektor manufaktur masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Menurutnya, secara umum indikator ekonomi Jawa Timur tetap berada dalam kondisi yang baik.
"Secara makro pertumbuhan ekonomi Jatim baik. Pertumbuhan sektor manufaktur juga berada di atas rata-rata. Justru yang mengerek pertumbuhan ekonomi kita adalah manufaktur," kata Emil di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Surabaya, Jumat (24/7).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara tahunan (year on year/yoy), menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur dengan kontribusi mencapai 31,45 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen. Sektor industri juga masih berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dengan menyerap sekitar 14,38 persen dari total 24,25 juta penduduk yang bekerja.
Meski demikian, Emil mengakui kondisi ekonomi makro yang positif tidak selalu mencerminkan situasi di setiap perusahaan. Faktor internal perusahaan maupun tekanan ekonomi global masih dapat memengaruhi kinerja usaha dan berdampak terhadap tenaga kerja.
"Di saat ada puluhan pabrik menciptakan ribuan lapangan kerja, ada satu pabrik bermasalah yang langsung berdampak kepada ribuan tenaga kerja. Jadi secara agregat hasilnya tetap positif," ujarnya.
Menanggapi isu mengenai dua perusahaan komponen otomotif yang dikabarkan akan merelokasi usahanya dari Jawa Timur, Emil menegaskan hingga kini belum terdapat kepastian resmi dari perusahaan terkait. Namun, ia mengakui sektor tersebut tengah menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan ekspor di tengah perlambatan ekonomi global.
"Belum bisa dikatakan akan relokasi, tetapi memang pangsa ekspornya terdampak situasi global," katanya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah melakukan pemetaan terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Dari sekitar 4.400 pekerja yang masuk dalam proyeksi mitigasi, sekitar 2.500 orang berasal dari PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin), sedangkan sisanya berasal dari sejumlah perusahaan lainnya.
"Kami bisa menyebut angka itu karena memang sedang menyiapkan mitigasinya. Angka tersebut berasal dari kajian Disnaker sendiri. Saya langsung mengecek ke Kepala Disnaker, ada paparannya secara rinci. Makanya saya tahu 4.400 itu berasal dari perusahaan mana saja," tutur Emil.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan akan terus memantau perkembangan dunia usaha serta memperkuat langkah-langkah mitigasi agar dampak terhadap tenaga kerja dapat ditekan, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah tetap berkelanjutan. (hni)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!