Kameranusantara.id - Koops TNI Habema memberikan penjelasan resmi terkait beredarnya video di media sosial yang disertai narasi bahwa aparat TNI melakukan pendobrakan dan pencurian di Kantor Bupati Intan Jaya pada 23 Juli 2026. Setelah menerima informasi tersebut, Koops TNI Habema bersama pihak terkait segera melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap isi video maupun narasi yang menyertainya.
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan video yang beredar bukan merupakan dokumentasi peristiwa yang terjadi pada 2026.
“Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, kami menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta. Video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan personel Satgas Yonif 501/BY pada tahun 2021, saat melaksanakan pengecekan dan pengamanan di lingkungan Kantor Bupati Intan Jaya berdasarkan laporan dari salah seorang Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Intan Jaya,” ujar Letkol Inf Wirya Arthadiguna, Sabtu (25/7/2026).
Ia menerangkan, pada kegiatan tahun 2021 tersebut terdapat beberapa pintu ruangan yang dibuka karena tidak dapat diakses. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan serta mengamankan fasilitas kantor, bukan sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana narasi yang beredar di media sosial.
“Peristiwa tahun 2021 tersebut telah diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Saat itu, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Taufan Gestoro bersama Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni telah menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah, termasuk penyelesaian terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan,” katanya.
Koops TNI Habema juga menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Pemerintah Kabupaten Intan Jaya memang terdapat dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan Kantor Bupati pada 24 Juli 2026. Namun, kejadian tersebut merupakan peristiwa yang berbeda dan saat ini masih ditangani oleh Polres Intan Jaya melalui proses penyelidikan.
Karena itu, menghubungkan video dokumentasi tahun 2021 dengan dugaan tindak pidana yang terjadi pada 2026 dinilai tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan.
Wirya menegaskan Koops TNI Habema menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung serta mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum mengungkap fakta secara profesional, objektif, dan transparan.
“Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi. Di era digital, penggunaan dokumentasi lama yang dipadukan dengan narasi baru dapat menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, dan mengganggu kepercayaan publik apabila tidak didasarkan pada fakta yang benar,” ungkapnya.
Koops TNI Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan sesuai ketentuan hukum. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat akan terus diperkuat demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Papua.
“Mari kita bersama-sama membangun ruang informasi yang sehat dengan mengedepankan fakta, menghormati proses hukum, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi,” tambahnya. (hni)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!